Globalindopos.com, Jakarta - Kasus dugaan keracunan massal usai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Timur memantik reaksi keras dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, secara terbuka “menyemprot” Badan Gizi Nasional (BGN) setelah 252 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan.

Irma mengaku geram karena insiden tersebut justru terjadi di tengah masifnya program MBG yang selama ini diklaim mengedepankan standar keamanan pangan ketat. Ia bahkan meminta evaluasi terhadap tiga personel BGN yang ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Reaksi Keras Anggota DPR RI Irma Suryani

“BGN seharusnya check and recheck, jangan percaya begitu saja. Makanya saya minta 3 SDM dari BGN yang ada di SPPG harus dievaluasi,” tegas Irma, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, keberadaan petugas pengawas di lapangan seharusnya mampu mencegah makanan bermasalah lolos ke sekolah-sekolah. Namun fakta bahwa ratusan siswa jatuh sakit justru memperlihatkan adanya celah serius dalam pengawasan.

Kasus ini terjadi setelah siswa di wilayah Pulogebang, Jakarta Timur, menyantap menu MBG berupa bakmi Jawa, pangsit tahu, semangka, kecambah rebus, timun, dan tomat. Dugaan sementara mengarah pada pangsit isi tahu yang disebut memiliki rasa masam.

Irma pun mempertanyakan proses produksi menu tersebut. Ia menyoroti apakah makanan diproduksi langsung di dapur SPPG atau berasal dari pihak luar.

“Kan ada ahli gizi? Pangsitnya bikin sendiri atau beli? Harus ada investigasi ini,” katanya.

Insiden ini bukan lagi sekadar persoalan makanan basi. Publik mulai mempertanyakan sistem quality control program MBG yang kini menyasar jutaan pelajar di berbagai daerah.

Baca juga: 252 Siswa SD Jaktim Diduga Keracunan, Sertifikat Higienis Dipertanyakan

Irma Minta SPPG Jakarta Timur Disuspend

Tak berhenti sampai di situ, Irma juga meminta agar operasional SPPG di Jakarta Timur dihentikan sementara atau di-suspend sampai investigasi selesai dilakukan.

Menurutnya, langkah serupa sebelumnya sudah diterapkan terhadap sejumlah SPPG di daerah yang dianggap tidak memenuhi standar operasional.

“Sebetulnya di daerah-daerah justru sudah mulai membaik, seiring dilakukannya suspend pada SPPG yang nakal juga yang tidak sesuai standard. Yang di Jaktim harus suspend!” tegasnya lagi.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPR mulai memberi tekanan serius terhadap tata kelola MBG, terutama di wilayah perkotaan dengan distribusi makanan dalam jumlah besar setiap hari.

Dugaan “Jual Sertifikat” Ikut Disorot

Irma juga kembali menyinggung soal kerja sama antara BGN dan BPOM yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menilai pengawasan keamanan pangan semestinya melibatkan lembaga pengawas obat dan makanan secara aktif.

Namun kritik paling tajam muncul ketika ia menyoroti dugaan praktik jual-beli sertifikat laik higienis.

“Di awal saya sudah bicara ke BGN, kerja sama dengan BPOM sangat penting terkait dengan pangan aman. Infonya sudah MoU tapi ternyata sampai saat ini masih belum terealisasi juga,” ujarnya.

“Demikian pula dengan sertifikasi laik higienis yang ternyata betul dugaan saya, tidak dilakukan cek ke lokasi tetapi hanya jualan sertifikat doang,” sambung Irma.

Jika dugaan tersebut benar, maka persoalannya tidak hanya menyangkut kelalaian teknis, tetapi juga potensi lemahnya sistem pengawasan administrasi dan sanitasi.

Dinkes DKI Akui Sudah Lakukan Pengawasan

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan pihaknya sebenarnya telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPPG Pulogebang.

Menurut Ani, pengawasan dilakukan melalui inspeksi kesehatan lingkungan hingga pelatihan terhadap penjamah makanan.

“Dinas Kesehatan melalui Sudin Kesehatan Jakarta Timur telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPPG Pulogebang,” kata Ani.

Ia menjelaskan bentuk pengawasan meliputi inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan penjamah makanan, serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Namun muncul pertanyaan baru di tengah publik: jika pengawasan sudah dilakukan, mengapa makanan yang diduga bermasalah masih bisa lolos dan dikonsumsi ratusan siswa?

Kredibilitas Program MBG

Kasus dugaan keracunan MBG di Jakarta Timur menjadi ujian serius bagi kredibilitas program makan gratis nasional. Di satu sisi, program ini membawa harapan besar untuk memperbaiki gizi anak sekolah. Namun di sisi lain, pengawasan yang lemah justru bisa menjadi bom waktu.

Sorotan publik tentang isu tata kelola dan standar keamanan pangan nasional. Apalagi, istilah “jualan sertifikat” yang diungkap anggota DPR berpotensi memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.

Artinya, pemerintah tidak cukup hanya menangani korban. Yang lebih penting adalah membuktikan bahwa sistem pengawasan MBG benar-benar berjalan ketat, transparan, dan tidak sekadar formalitas administrasi.