Globalindopos.com, Jakarta - Sebanyak 252 siswa Sekolah Dasar (SD) di kawasan Cakung, Jakarta Timur, dilaporkan mengalami gejala keracunan hebat usai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Jumat (8/5/2026).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, sebanyak 252 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan. Dari jumlah tersebut, 188 siswa sempat mengakses fasilitas kesehatan dan 26 anak masih menjalani perawatan hingga Sabtu (9/5/2026).

Diduga Dari Pangsit Isi Tahu

Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan gejala dialami siswa dari tiga sekolah, yakni SDN Cakung Timur 01, SDN Ujung Menteng 02, dan SDN Ujung Menteng 03.

“Dinkes bersama Disdik mendata dari orangtua yang melaporkan anaknya bergejala. Ada 252 yang melaporkan, yang berikut mengakses faskes sejumlah 188 dan yang dirawat hingga hari ini ada 26,” ujar Ani saat dikonfirmasi, Sabtu (9/5/2026).

Menu MBG yang disantap siswa saat itu terdiri dari bakmi Jawa, pangsit tahu, semangka, kecambah rebus, timun, dan tomat. Namun, dugaan sementara mengarah pada pangsit isi tahu.

“Diduga dari pangsit isi tahu, karena rasanya masam. Pemeriksaan laboratorium baru keluar paling cepat Selasa depan,” jelasnya.

Para siswa kemudian dirujuk ke sejumlah rumah sakit di Jakarta dan Bekasi, di antaranya RS Citra Harapan Bekasi, RS Ananda, RSI Pondok Kopi, RS Resti Mulya, RS Firdaus, RSI Sukapura, hingga RS Pekerja.


Baca Juga: Prabowo Yakin MBG Berhasil: Tak Ada yang Mangkrak, 60 Juta Terjangkau

Pemprov DKI Mulai Evaluasi SPPG

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku prihatin dan memastikan investigasi sedang berlangsung. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, menyebut sampel makanan telah diamankan untuk diuji laboratorium.

“Pemprov DKI Jakarta sangat prihatin dan menanggapi serius kasus dugaan keracunan pangan ini,” kata Chico, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, salah satu menu memang dilaporkan memiliki rasa masam sebelum dikonsumsi siswa. Pemerintah kini menunggu hasil laboratorium untuk memastikan sumber kontaminasi.

“Ada salah satu menu yang dilaporkan berasa masam. Sampel makanan sudah diambil untuk uji laboratorium di dinkes, hasil diperkirakan keluar pekan depan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga mulai mengevaluasi SPPG Pulogebang 15 yang diketahui menjadi pemasok makanan ke sekolah-sekolah terdampak.

Fakta lain yang cukup mengejutkan adalah belum seluruh dapur MBG di Jakarta mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total 609 SPPG yang beroperasi di Jakarta, baru 167 yang telah memiliki sertifikat tersebut.

“SPPG ini beroperasi sejak 31 Maret 2026 dan masih dalam proses pengurusan SLHS. Hasil inspeksi lingkungan belum sepenuhnya memenuhi syarat,” ungkap Chico.

Kondisi ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap program MBG apabila pengawasan tidak diperketat. Sebab, keamanan pangan menjadi titik paling sensitif dalam program makan massal untuk anak sekolah.

Baca Juga: Kasus Keracunan MBG, DPR Dorong Label Batas Waktu Aman Konsumsi

DPR Semprot BGN

Kasus ini juga memancing reaksi keras dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, secara terbuka mengkritik Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai lalai melakukan pengawasan di lapangan.

Irma meminta tiga personel BGN yang ditempatkan di SPPG dievaluasi total karena dianggap gagal menjalankan fungsi kontrol kualitas makanan. “BGN seharusnya check and recheck, jangan percaya begitu saja,” tegas Irma.

Ia juga mempertanyakan peran ahli gizi dalam proses produksi makanan MBG, terutama terkait pangsit tahu yang diduga menjadi sumber keracunan. “Kan ada ahli gizi? Pangsitnya bikin sendiri atau beli? Harus ada investigasi ini,” katanya.

Irma bahkan meminta operasional SPPG di Jakarta Timur dihentikan sementara atau di-suspend sampai investigasi selesai dilakukan.

Pernyataan paling tajam muncul ketika ia menyinggung dugaan praktik jual-beli sertifikat laik higienis. “Tidak dilakukan cek ke lokasi tetapi hanya jualan sertifikat doang,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah maupun pusat. Sebab jika benar ada kelemahan dalam proses sertifikasi, maka persoalannya bukan lagi insiden teknis, melainkan menyangkut tata kelola pengawasan pangan nasional.

Reaksi Publik Mulai Menguat

Di media sosial, kasus ini memicu perdebatan luas. Sebagian warganet meminta program MBG dievaluasi total, sementara lainnya menilai insiden tersebut jangan sampai membuat tujuan utama program gizi anak menjadi gagal.

Beberapa orang tua siswa juga mulai mempertanyakan mekanisme quality control makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Kini publik menunggu hasil laboratorium dari Dinkes DKI Jakarta yang diperkirakan keluar dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut.