Titik Aksi Ojol Surabaya yang Picu Kemacetan

Aksi demo ojol Surabaya tidak terjadi secara tiba-tiba di satu lokasi. Massa melakukan pergerakan bertahap dari selatan menuju pusat kota.

Rute yang dilalui cukup krusial. Mereka melintasi Bundaran Cito dan Jalan Ahmad Yani dua jalur utama pintu masuk Surabaya dari arah Sidoarjo. Dari sana, massa bergerak ke Jalan Indrapura dan Jalan Pahlawan, yang kemudian menjadi pusat kepadatan.

Ini menunjukkan bahwa aksi tidak hanya berdampak lokal di satu titik, tetapi menyebar ke beberapa jalur strategis sekaligus. Artinya, efek kemacetannya terasa luas dan sulit dihindari oleh pengendara.

Motor Memadati Jalan Protokol

Di lokasi aksi, ribuan motor dengan atribut khas ojol terlihat memenuhi jalan. Volume kendaraan yang tinggi membuat ruang gerak kendaraan lain menjadi sangat terbatas.

Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan. Bahkan, beberapa titik dilaporkan mengalami perlambatan ekstrem.

Sedikit berbeda dari aksi biasa, massa juga melakukan long march sebelum mencapai titik utama. Ini membuat durasi kemacetan menjadi lebih panjang karena pergerakan terjadi secara dinamis, bukan statis di satu lokasi saja.

Baca Juga: Heboh Suara Tembakan di Gedung Putih AS, Ini Kronologi Aslinya

Tuntutan Utama Driver Ojol: Soal Tarif dan Regulasi

Aksi ini bukan tanpa alasan. Para driver menyuarakan beberapa tuntutan penting yang menjadi inti persoalan mereka selama ini.

Berikut poin tuntutan utama:

• Mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) khusus transportasi online
• Meminta sanksi tegas kepada aplikator yang melanggar standar tarif
• Menuntut transparansi potongan biaya aplikasi yang dinilai memberatkan

Humas Aliansi DOBRAK menyebutkan bahwa ketidakpuasan terhadap aplikator menjadi pemicu utama aksi ini.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi. Artinya, persoalan tidak hanya soal tarif, tetapi juga soal kejelasan aturan dan perlindungan bagi driver.

Aturan Tarif Ojol Jatim

Sebenarnya, aturan tarif sudah ada. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan regulasi melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) sejak Juli 2023.

Untuk ojek online (R2), rinciannya adalah:

• Biaya jasa batas bawah: Rp 2.000 per kilometer
• Biaya jasa batas atas: Rp 2.500 per kilometer
• Biaya minimal: Rp 8.000 – Rp 10.000

Sementara untuk taksi online (R4):

• Tarif bawah: Rp 3.800 per kilometer
• Tarif atas: Rp 6.500 per kilometer
• Tarif minimal: Rp 15.200 untuk 4 kilometer pertama

Aturan ini sebelumnya ditetapkan pada masa Gubernur Jawa Timur saat itu, Khofifah Indar Parawansa.

Namun, para driver menilai implementasi di lapangan tidak selalu sesuai dengan aturan tersebut. Ini yang kemudian memicu tuntutan agar ada pengawasan dan sanksi yang lebih tegas.

Baca Juga: Jalan Diblokade, Ojol Bentrok dengan Mahasiswa di Makassar

Jalur yang Harus Dihindari

Bagi warga Surabaya, dampak aksi ini terasa langsung. Beberapa titik yang perlu diwaspadai antara lain:

• Bundaran Cito (akses masuk kota dari selatan)
• Jalan Ahmad Yani
• Jalan Indrapura
• Jalan Pahlawan

Pihak kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik. Namun, kepadatan masih sulit dihindari karena jumlah massa yang besar.

Artinya, pengendara disarankan mencari jalur alternatif, termasuk menggunakan tol atau jalur Menanggal untuk menghindari kemacetan parah.

Ojol: Kami Hanya Memperjuangkan Hak

Di tengah aksi, salah satu koordinator lapangan menyampaikan permintaan maaf kepada warga Surabaya.

Ia menegaskan bahwa aksi ini dilakukan karena tekanan ekonomi yang dirasakan para driver.

“Kami meminta maaf kepada warga Surabaya atas ketidaknyamanan ini. Kami hanya memperjuangkan hak dan perut keluarga kami yang kian terhimpit aturan aplikator,” ujarnya.

Pernyataan ini menggambarkan sisi lain dari aksi bahwa di balik kemacetan, ada persoalan ekonomi yang dirasakan langsung oleh para pengemudi.

Menunggu Mediasi

Hingga aksi berlangsung, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikabarkan tengah menyiapkan perwakilan untuk menemui massa.

Langkah ini menjadi sinyal awal adanya kemungkinan dialog antara pemerintah dan perwakilan driver.

Ini menunjukkan bahwa solusi yang diharapkan bukan hanya aksi di jalan, tetapi juga negosiasi yang bisa menghasilkan kebijakan konkret.