Globalindopos.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan menyusul ajakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi agar seluruh pihak memperkuat koordinasi demi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan partainya tetap mendukung penuh jalannya pemerintahan serta berbagai program yang dinilai bermanfaat bagi rakyat dan kepentingan bangsa. Namun, di saat yang sama, PDIP juga akan menjalankan fungsi pengawasan melalui kritik dan rekomendasi terhadap kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.

"Sejak awal kan kita menyampaikan bahwa kita menyatakan diri sebagai partai penyeimbang. Artinya, kita mendukung penuh pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dan program-program yang dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa," kata Deddy kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kondisi ekonomi nasional agar tetap stabil di tengah dinamika global dan domestik.

PDIP Jalankan Fungsi Partai Penyeimbang

Deddy menjelaskan bahwa konsep partai penyeimbang yang diusung PDIP bukan berarti berada pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Menurutnya, partai tetap memiliki tanggung jawab untuk mendukung berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus memberikan masukan apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.

Ia menilai mekanisme kritik dan rekomendasi merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

"Tetapi pada saat yang sama kita juga akan memberikan catatan, kritik, dan rekomendasi untuk perbaikan atau penyimpangan. Itulah esensi sebagai partai penyeimbang, agar ada checks and balances di satu sisi dan di sisi lain agar rakyat punya saluran dalam menyampaikan aspirasi dan masukan," ujarnya.

Dalam praktik pemerintahan, fungsi checks and balances dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas serta memastikan kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Rupiah Hancur, Sentilan Komisi XI DPR Desak Gubernur BI Mundur

Baca Juga: Polda Jabar Gelar Operasi Patuh Lodaya 2026, ETLE Fokus Tindak Pelanggaran Ini

Dukungan terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional

Deddy juga menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki kepentingan agar pemerintahan saat ini mengalami kegagalan. Sebaliknya, partainya ingin memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan amanat yang diberikan rakyat.

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan partai merupakan bagian dari tanggung jawab moral, etis, dan ideologis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Tidak pernah ada keinginan dari PDI Perjuangan agar pemerintah gagal, tetapi kami juga punya kewajiban moral, etis dan ideologis untuk memastikan pengelolaan kekuasaan dan pemerintah sesuai dengan konstitusi dan amanat rakyat. Itulah sejatinya yang dimaksud dengan partai penyeimbang," katanya.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap stabilitas ekonomi nasional dapat berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan yang menjadi bagian dari sistem demokrasi.

Pemerintah Dorong Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah, otoritas moneter, lembaga legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam menjaga kondisi ekonomi nasional.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan usai pertemuan antara DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6), Prasetyo mengapresiasi forum koordinasi yang mempertemukan sejumlah pejabat strategis di bidang ekonomi. Pertemuan tersebut difasilitasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Prasetyo menilai pertemuan itu menjadi sinyal positif mengenai kuatnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga keseimbangan kebijakan ekonomi nasional.

"Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi, menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan," ujarnya.

Menurut Prasetyo, tantangan ekonomi yang berkembang saat ini membutuhkan kerja sama yang semakin kuat agar kebijakan yang diterapkan mampu saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.

Ia menambahkan bahwa indikator ekonomi yang dilaporkan dalam pertemuan tersebut menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup kuat. Karena itu, koordinasi antara kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah dinilai perlu terus dijaga.

Ke depan, koordinasi lintas lembaga serta dukungan berbagai pihak, termasuk partai politik, diperkirakan tetap menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai target.