Sherly Tjoanda Tekan Inflasi ke 2,03%, Malut Mulai Kejar Kemandirian Pangan

Globalindopos.com, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menggeser fokus pengendalian inflasi dari menjaga harga pasar menjadi membangun kemandirian pangan daerah.

Langkah itu ditegaskan langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Maluku Utara di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Jumat (08/05/2026).

Dalam forum yang dihadiri jajaran Forkopimda, Bank Indonesia, OJK, Bulog, Pertamina hingga seluruh kepala daerah kabupaten/kota itu, Sherly mengungkapkan bahwa inflasi Maluku Utara berhasil ditekan cukup signifikan setelah sempat menyentuh angka 5 persen menjelang Ramadan lalu.

Tingkat Inflasi Turun ke 2,03%

Per Mei 2026, inflasi year on year (y-on-y) tercatat berada di angka 2,03 persen, sedangkan year to date berada di angka 2,59 persen. Angka tersebut bahkan sudah berada di bawah rata-rata nasional.

“Kami melihat ini bukan hanya soal angka statistik. Ini menunjukkan koordinasi antarinstansi mulai bekerja efektif dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok,” kata Sherly.

Namun di balik capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakui masih ada persoalan struktural yang belum selesai. Hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar kebutuhan pangan strategis daerah masih bergantung pada pasokan luar daerah.

Sekitar 80 persen kebutuhan beras Maluku Utara masih didatangkan dari luar provinsi. Tidak hanya itu, kebutuhan ayam potong dan telur juga belum mampu diproduksi secara mandiri. Kondisi ini membuat harga komoditas tertentu jauh lebih mahal dibanding wilayah lain di Indonesia timur.

Harga telur misalnya, saat ini disebut bisa mencapai lebih dari 50 persen lebih mahal dibanding Pulau Jawa maupun Sulawesi.

Siapkan Peternakan Ayam Lokal

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemprov Maluku Utara mulai menjajaki kerja sama investasi peternakan ayam petelur dengan skema pengembangan lahan seluas 5 hingga 10 hektare.

Targetnya cukup ambisius. Pada 2026, Maluku Utara diharapkan sudah memiliki sentra produksi telur sendiri agar distribusi dan harga lebih terkendali.

“Kondisi ini bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat kalau tidak diintervensi dari sekarang. Karena itu, kami dorong produksi lokal agar rantai pasok tidak terus bergantung dari luar,” ujar Sherly.

Pemerintah daerah juga memberi perhatian serius terhadap distribusi program Minyak Kita. Saat ini, pengendalian harga di Ternate, Tidore, dan Sofifi disebut berhasil menjaga harga eceran tertinggi di angka Rp15.700.

Namun evaluasi akan diperluas ke delapan kabupaten lain, terutama wilayah Halmahera, setelah ditemukan masih ada pedagang tradisional yang menjual minyak goreng hingga Rp20 ribu per liter.

Di sisi lain, Pemprov Malut juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait minimnya stok Minyak Kita. Dari kuota ideal sebesar 600 ribu liter, saat ini stok yang tersedia di gudang baru mencapai sekitar 100 ribu liter.

Hadapi Idul Adha, Pemprov Siap Jaga Harga Pangan

Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha, Pemprov Maluku Utara menyiapkan sejumlah langkah taktis untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Gerakan Pangan Murah (GPM) akan digelar rutin di 10 kabupaten/kota dengan fokus pada komoditas utama seperti beras, cabai, bawang, dan tomat.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah menganggarkan distribusi 100 ekor sapi kurban yang akan disalurkan secara proporsional ke seluruh wilayah kabupaten/kota.

Sektor pertanian juga mulai diperkuat. Melalui dukungan Kementerian Pertanian, Maluku Utara mendapatkan program cetak sawah baru seluas 10 ribu hektare serta reaktivasi 4.600 hektare sawah di Halmahera Utara dan Halmahera Timur.

Sementara untuk memperkuat logistik daerah, Bulog RI mengalokasikan pembangunan enam gudang baru di Maluku Utara.

Kami memantau, langkah yang kini ditempuh Pemprov Malut mulai bergerak dari pola “operasi pasar sesaat” menuju pembangunan sistem pangan jangka panjang. Ini menjadi pendekatan yang relatif berbeda dibanding pola pengendalian inflasi daerah yang selama ini hanya fokus pada subsidi harga sementara.

Kabar Baik Bagi Maluku Utara

Keberhasilan menekan inflasi hingga di bawah rata-rata nasional memang menjadi kabar positif bagi Maluku Utara. Tetapi tantangan sebenarnya justru ada pada ketahanan pasokan.

Daerah kepulauan seperti Maluku Utara sangat rentan terhadap gejolak biaya logistik. Ketika cuaca buruk menghambat distribusi laut atau pasokan dari luar daerah terganggu, harga pangan bisa melonjak dalam waktu cepat.

Artinya, agenda membangun peternakan lokal dan memperluas lahan pertanian bukan hanya proyek ekonomi biasa, melainkan strategi mengurangi kerentanan daerah terhadap krisis pasokan.

Jika program ini berjalan konsisten, Maluku Utara bukan hanya mampu menahan inflasi, tetapi juga berpotensi menciptakan pusat ekonomi pangan baru di kawasan timur Indonesia.