Bahlil Targetkan CNG Gantikan LPG Tahun Ini, Benarkah Harga Lebih Murah?
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia targetkan CNG sebagai pengganti LPG tahun ini. Harga diklaim 30% lebih murah dan mampu tekan impor gas nasional secara signifikan.
Globalindopos.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara agresif mulai memetakan jalur alternatif untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Langkah terbaru yang kini tengah dikejar oleh pemerintah adalah pemanfaatan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai pengganti utama bahan bakar rumah tangga dan industri.
Bukan sekadar wacana teknis, transisi ini menjanjikan efisiensi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terbaru yang diungkapkan oleh Bahlil, penggunaan CNG diprediksi mampu menekan biaya pengeluaran energi hingga 30% dibandingkan pada penggunaan LPG konvensional.
"CNG itu sudah dilakukan kajian. Harganya jauh lebih murah, kurang lebih sekitar 30% lah lebih murah," terang Bahlil saat ditemui di Istana Negara, Rabu (6/5/2026).
Mengapa CNG Jauh Lebih Murah?
Struktur kebijakan energi saat ini menunjukkan bahwa keunggulan utama CNG terletak pada ketersediaan bahan baku domestik. Berbeda dengan LPG yang mayoritas pasokannya harus didatangkan melalui impor dari luar negeri, bahan baku CNG melimpah di berbagai lapangan migas di dalam negeri.
Bahlil menjelaskan bahwa keberadaan industri di dalam negeri menjadi pilar pendukung utama. "Jadi kita tidak melakukan impor, cost transportasinya saja sudah bisa mengcover," ungkapnya.
Baca Juga: Subsidi Energi Maret 2026 Melonjak 266%, Beban APBN Kian Berat?
Efisiensi ini kian kuat karena sumber gas CNG tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sumur gas, sehingga memangkas rantai distribusi panjang yang selama ini membebani harga LPG.
Implementasi CNG sebenarnya bukan hal baru di sektor komersial. Saat ini, skala besar seperti hotel, restoran, hingga dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa sudah mulai mengadopsi gas kompres ini sebagai sumber energi utama mereka.
Target Konsumsi Tahun 2026 Ini
Pemerintah bergerak cepat agar teknologi ini bisa dirasakan masyarakat luas sebelum pergantian tahun. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Laode Sulaeman, menegaskan bahwa pola distribusi dan infrastruktur lapangan sedang dimatangkan.
"Ditargetkan tahun ini bisa dikonsumsi masyarakat," ujar Laode dalam diskusi ASPEBINDO di Jakarta.
Urgensi konversi ini dipicu oleh tren penurunan produksi LPG nasional yang terus merosot sejak 2010. Saat ini, produksi domestik hanya tersisa sekitar 1,6 juta ton per tahun.
Angka ini berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat yang terus melonjak seiring pertumbuhan penduduk. Tanpa substitusi seperti CNG, devisa negara akan terus terkuras untuk membiayai impor dan subsidi energi yang membengkak.
Tantangan Infrastruktur dan 'Last Mile Delivery'
Ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar pemerintah bukan lagi pada ketersediaan gas, melainkan pada logistik distribusi mikro. Berbeda dengan LPG yang dikemas dalam tabung bertekanan rendah, CNG memerlukan penanganan khusus terkait tekanan tinggi.
Hasil analisis kami melihat bahwa strategi pemerintah yang memulai simulasi di kota-kota besar di Pulau Jawa adalah langkah taktis yang logis. Infrastruktur pipa gas yang sudah ada di Jawa memberikan landasan bagi titik pengisian (mother station) CNG. Namun, untuk benar-benar menggantikan LPG di level rumah tangga pedesaan, pemerintah perlu mempercepat standardisasi tabung CNG portabel yang aman dan ringan agar mudah diterima pasar masyarakat bawah.
Baca Juga: Bahlil: Minyak Mentah Rusia Segera Masuk RI, Ini Fokus Utama Pemerintah
Jika simulasi di Jawa sukses, konversi ini bukan hanya tentang penghematan 30%, melainkan tentang kedaulatan energi nasional yang selama ini "disandera" oleh harga pasar global LPG.
0 Komentar