Globalindopos.com, Jakarta - Nama Irma Suryani Chaniago mendadak ramai menjadi perhatian publik usai melontarkan kritik keras terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) dalam kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Timur.

Politikus senior Partai NasDem itu secara terbuka “menyemprot” sistem pengawasan program MBG setelah sebanyak 252 siswa dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan makanan usai menyantap menu dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulogebang.

Irma bahkan meminta evaluasi terhadap petugas BGN yang ditempatkan di dapur MBG hingga mendesak operasional SPPG terkait dihentikan sementara. “BGN seharusnya check and recheck, jangan percaya begitu saja,” tegas Irma, Minggu (10/5/2026).

Baca Juga: DPR Sentil Keras BGN dan SPPG Usai 252 Siswa Diduga Keracunan MBG

Politikus Senior NasDem di Komisi IX

Irma Suryani Chaniago memiliki nama lengkap Irma Suryani Chaniago, S.E., M.M. Ia lahir di Metro, Lampung, pada 6 November 1965, meski beberapa sumber juga menyebut tanggal 6 Oktober 1965.

Saat ini, Irma merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem dengan daerah pemilihan Sumatera Selatan II.

Di parlemen, ia aktif bertugas di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Komisi ini juga menjadi salah satu komisi yang paling sering bersinggungan dengan isu layanan publik dan perlindungan masyarakat.

Irma tercatat sudah beberapa kali duduk di Senayan. Ia pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014–2019, kemudian kembali melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) pada periode 2021–2024, dan terpilih lagi untuk masa jabatan 2024–2029.

Di internal partai, pengaruh Irma juga cukup kuat. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP Partai NasDem periode 2024–2029.

Gaya komunikasi Irma yang keras dan lugas membuat namanya kerap muncul dalam isu-isu sensitif yang menyangkut pelayanan negara terhadap masyarakat.

Latar Pendidikan dan Aktivis Buruh

Sebelum dikenal sebagai politikus nasional, Irma memiliki latar belakang panjang di dunia aktivis buruh dan organisasi pekerja.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Jakarta pada 1997–2001. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen (S2) di kampus yang sama pada 2021–2023.

Di luar dunia politik, Irma aktif memimpin berbagai organisasi sayap dan serikat pekerja. Ia pernah terlibat dalam Serikat Buruh Merdeka Nasional Indonesia (SBMNI) dan Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia (SBPI).

Pengalaman itu membuat Irma dikenal cukup dekat dengan isu pekerja lapangan dan kebijakan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat bawah.

Tak hanya itu, ia juga pernah menempati sejumlah posisi profesional strategis, termasuk di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) serta menjadi Komisaris PT Pelindo 1.

Kombinasi pengalaman politik, organisasi buruh, dan dunia profesional membuat gaya kritik Irma di DPR sering terdengar lebih tajam dibanding politikus lain.

Soroti BGN hingga Dugaan “Jual Sertifikat”

Dalam kasus dugaan keracunan siswa penerima MBG Jakarta Timur, Irma bukan hanya menyoroti makanan yang diduga bermasalah, tetapi juga mempertanyakan mekanisme pengawasan di dapur produksi.

Ia secara khusus menyinggung menu pangsit tahu yang disebut memiliki rasa masam sebelum dikonsumsi siswa. “Kan ada ahli gizi? Pangsitnya bikin sendiri atau beli? Harus ada investigasi ini,” katanya.

Irma juga meminta agar SPPG di Jakarta Timur disuspend seperti sejumlah dapur MBG di daerah lain yang sebelumnya sempat dievaluasi akibat tidak memenuhi standar. “Yang di Jaktim harus suspend!” tegasnya lagi.

Namun kritik paling keras muncul ketika ia menyinggung dugaan lemahnya proses sertifikasi laik higienis.

Menurutnya, kerja sama antara BGN dan BPOM seharusnya diperkuat agar pengawasan keamanan pangan lebih ketat. “Tidak dilakukan cek ke lokasi tetapi hanya jualan sertifikat doang,” ujar Irma.

Pengawas Politik Untuk Program Pemerintah

Irma Suryani Chaniago dikenal sebagai salah satu politikus yang cukup konsisten membawa isu kesehatan, buruh, dan pelayanan publik ke ruang parlemen. Karena itu, kritik kerasnya dalam kasus MBG bukan muncul tanpa konteks.

Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap MBG, sosok seperti Irma menjadi representasi suara pengawasan politik terhadap program pemerintah. Artinya, isu keracunan MBG kini bukan lagi sekadar masalah dapur sekolah, tetapi mulai berkembang menjadi isu tata kelola dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pangan nasional.

Baca Juga: 252 Siswa SD Jaktim Diduga Keracunan, Sertifikat Higienis Dipertanyakan