Globalindopos.com, Jakarta - BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mengambil alih sebagian saham perusahaan aplikator ojek daring (ojol). Langkah ini dilakukan pemerintah untuk mengintervensi kebijakan perusahaan, khususnya terkait pemangkasan komisi yang selama ini dikeluhkan para pengemudi.

Kebijakan ini langsung menyasar satu isu utama: potongan pendapatan driver. Pemerintah menargetkan komisi aplikator turun menjadi maksimal delapan persen. Angka ini jauh lebih rendah dibanding skema sebelumnya yang bisa mencapai 10 hingga 20 persen.

Langkah ini bukan sekadar wacana. Ada arah kebijakan yang jelas, bahkan sudah masuk ke tahap implementasi regulasi.

Untuk Turunkan Potongan Ojol

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa akuisisi saham oleh Danantara menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk ikut mengatur sistem aplikator secara bertahap.

Menurutnya, fokus awal adalah menekan biaya potongan yang dinilai memberatkan pengemudi.

Baca Juga: Potongan Turun ke 8%, Ojol: Semoga Aplikator Tak Akali Aturan

“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan,” ujar Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi hanya mengawasi dari luar, tetapi mulai masuk langsung ke dalam struktur bisnis aplikator. Artinya, ruang intervensi terhadap kebijakan platform menjadi jauh lebih besar.

Perpres 27 Tahun 2026 Jadi Dasar

Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan Presiden RI yang telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.

Aturan tersebut secara spesifik mengatur bahwa potongan pendapatan dari pengemudi ojek daring oleh aplikator maksimal hanya delapan persen.

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan sikapnya terhadap komisi tinggi.

Ia secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap potongan di atas 10 persen. “Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” tegasnya.

Pernyataan ini memperjelas arah kebijakan pemerintah keberpihakan pada pekerja, khususnya sektor informal seperti driver ojol. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keseimbangan antara perusahaan dan mitra kerja.

Baca Juga: Prabowo Teken Perpres Baru Ojol: Potongan 8%, Aplikator Wajib Taat

Dialog dengan Driver Masih Berjalan

Meski arah kebijakan sudah jelas, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait status hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator.

Dasco menyebut bahwa saat ini masih dilakukan simulasi dan kajian mendalam. Namun satu hal yang ditekankan: driver tidak akan ditinggalkan dalam proses ini.

“Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk,” tambahnya.

Langkah ini penting. Sebab selama ini, salah satu kritik terbesar adalah minimnya keterlibatan driver dalam pengambilan kebijakan.

Dengan adanya dialog, setidaknya ada peluang kebijakan yang lebih realistis dan sesuai kondisi lapangan.

Dampak ke Industri Ojol

Masuknya Danantara ke dalam struktur kepemilikan aplikator membuka kemungkinan perubahan besar dalam ekosistem transportasi daring.

Bagi driver, pemangkasan komisi jelas menjadi kabar baik. Pendapatan bersih berpotensi meningkat, terutama bagi mereka yang selama ini terbebani skema potongan tinggi.

Namun di sisi lain, aplikator juga harus menyesuaikan model bisnis mereka. Ini bisa berdampak pada skema tarif, insentif driver dan strategi operasional.

Artinya, perubahan ini tidak hanya berdampak pada satu pihak. Keseimbangan baru akan terbentuk.

Komitmen Jaga Lapangan Kerja

Lebih jauh, Dasco juga menyampaikan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

Pemerintah bahkan siap membantu atau mengambil alih perusahaan yang mengalami kesulitan.

Tujuannya jelas: memastikan sektor transportasi daring tetap berjalan dan para pekerja tidak kehilangan mata pencaharian.

Ini menunjukkan pendekatan yang cukup agresif dari pemerintah. Tidak hanya mengatur, tetapi juga siap turun tangan langsung jika dibutuhkan.

Apa Artinya bagi Driver?

Jika kebijakan ini berjalan sesuai rencana, ada beberapa implikasi langsung:

• Potongan lebih kecil bisa membuat pendapatan naik
• Keterlibatan lebih besar suara driver mulai diperhitungkan
• Regulasi lebih jelas mendapatkan kepastian sistem meningkat

Namun tentu saja, implementasi di lapangan akan menjadi kunci. Karena dalam praktiknya, perubahan sistem sering kali tidak sesederhana regulasi di atas kertas.