Globalindopos.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons desakan sejumlah pihak yang meminta agar banjir di wilayah Sumatra ditetapkan sebagai darurat bencana nasional. Teddy menegaskan, tanpa penetapan status tersebut, penanganan bencana sejak awal telah dilakukan pemerintah dengan skala nasional.

Menurut Teddy, pemerintah pusat langsung mengambil peran aktif dalam penanganan banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga menjadi bukti bahwa negara hadir menangani bencana secara menyeluruh.

“Sejak awal, penanganan banjir di Sumatra dilakukan dengan skala nasional,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Baca Juga : Mahfud MD Nilai Perpol Penempatan Polisi di Kementerian Bertentangan dengan Konstitusi

Ia mengungkapkan, lebih dari 50.000 personel gabungan telah diterjunkan ke berbagai wilayah terdampak. Personel tersebut berasal dari TNI, Polri, Basarnas, serta unsur relawan yang bekerja sama melakukan evakuasi, pendistribusian bantuan, hingga pemulihan awal pascabencana.

Tepis Anggapan Miring Soal Bantuan Pemerintah Pusat

Selain dukungan personel, Teddy juga menepis anggapan bahwa bantuan anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat mengalir tanpa penetapan status darurat bencana nasional. Ia menegaskan, sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar penanganan bencana di Sumatra menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.

“Presiden menekankan bahwa penanganan bencana Sumatra akan menggunakan anggaran dari pusat. Jadi tidak benar jika dikatakan anggaran tidak bisa turun,” jelasnya.

Artikel Lainnya : Zulhas Pastikan Program MBG Beri Dampak Langsung bagi Ekonomi Warga Desa

Teddy menambahkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan warga terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan kondisi di daerah yang terdampak banjir. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Update Bencana Banjir Sumatera:

Data korban hingga akhir Jan 2026, Tercatat sebanyak 1.204 orang meninggal dunia dan 140 orang hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi utama (Aceh, Sumut, Sumbar).

Wilayah yang terdampak seperti Sumatera Utara (Tapanuli Tengah/Selatan, Sibolga, Humbang Hasundutan), Sumatera Barat (Padang Pariaman, Tanah Datar), dan Aceh.

Kondisi Terkini pada bulan Mei 2026 Banjir merendam ratusan rumah di Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, akibat curah hujan tinggi, melumpuhkan aktivitas warga.

Penanganan Pemerintah pusat fokus pada penanganan pasca-bencana, perbaikan akses yang terputus (jembatan), dan penyaluran bantuan ke lokasi pengungsian.

Dampak Ekonomi Meskipun banjir di akhir 2025 berdampak pada penurunan produksi beras di wilayah terdampak, secara nasional tidak memengaruhi produksi beras secara keseluruhan.

BNPB bersama Basarnas terus melakukan upaya penanganan dan pemutakhiran data secara berkala.

Update: 5 Mei 2026 — Artikel ini telah diperbarui untuk mencerminkan evaluasi penanganan bencana terbaru dan kebijakan anggaran pusat di era Kabinet Merah Putih.