Globalindopos.com, Jakarta - Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menjadi perhatian publik karena mengangkat isu Proyek Strategis Nasional (PSN), pembukaan hutan skala besar, hingga konflik tanah adat di Papua. Film dokumenter ini menyoroti perubahan yang terjadi di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi seiring masuknya proyek pangan, perkebunan, dan industri ekstraktif.

Meskipun menggunakan judul Pesta Babi, isi film tersebut tidak berkaitan dengan hiburan ataupun perayaan. Dokumenter ini justru menampilkan dampak pembangunan terhadap masyarakat adat Papua, lingkungan hidup, serta perubahan lanskap hutan dalam skala besar.

Isi Film Pesta Babi dan Sorotan terhadap PSN Papua

Film dokumenter hasil karya kolaborasi antara Watchdoc, Media Jubi, Greenpeace Indonesia, Pusaka Bentala Rakyat, dan Ekspedisi Indonesia Baru itu menampilkan narasi mengenai proyek pembangunan yang disebut berjalan atas nama ketahanan pangan dan transisi energi.

Dalam isi film dokumenter tersebut dijelaskan bahwa masyarakat adat di sejumlah wilayah Papua Selatan menghadapi perubahan besar akibat pembukaan lahan dan masuknya korporasi perkebunan maupun tambang.

Sutradara Cypri Paju Dale menjelaskan istilah “kolonialisme” dalam judul film dipakai sebagai kerangka untuk membaca persoalan Papua secara menyeluruh.

“Barangkali sumber keberatan atas film ini adalah karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan kepada seluruh rangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita film,” ujar Cypri dalam video yang diunggah akun Instagram Ekspedisi Indonesia Baru pada 14 Mei 2026.

Menurut Cypri, istilah konflik, pelanggaran HAM, deforestasi, hingga militerisme dinilai belum cukup menjelaskan situasi Papua secara utuh.

“Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir atau rangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu, dan menjelaskan bahwa semuanya terkait satu sama lain dalam sesuatu yang bersifat sistemik,” katanya.

Film tersebut juga menyoroti proyek strategis nasional dan eksploitasi sumber daya alam yang disebut berlangsung tanpa persetujuan penuh masyarakat adat atau prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Baca Juga: Kontroversi Film Pesta Babi, Ini Penjelasan Sutradara dan Respons Yusril

Pembukaan Hutan 2,5 Juta Hektare Jadi Sorotan

Salah satu fokus utama dalam isi film Pesta Babi adalah pembukaan hutan dalam skala yang besar di Papua. Film dokumenter tersebut menyebut adanya pembukaan lahan hingga 2,5 juta hektare yang dikaitkan dengan aktivitas sejumlah korporasi besar.

Masyarakat adat di Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi digambarkan menyaksikan perubahan kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Film tersebut juga menampilkan masuknya alat berat, aktivitas perkebunan sawit, hingga tambang nikel di sejumlah wilayah Papua Selatan.

Selain isu lingkungan, dokumenter ini menyoroti meningkatnya kehadiran militer di sekitar wilayah proyek pembangunan dan kawasan industri ekstraktif.

Dalam film itu, nama H. Isam turut disebut sebagai salah satu pengusaha yang memiliki keterkaitan dengan proyek korporasi di Papua.

Dokumenter tersebut juga menyinggung kedekatan H. Isam dengan lingkaran kekuasaan nasional serta penghargaan Bintang Mahaputera Utama yang pernah diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto.

Penyebutan nama tokoh dan korporasi itu menjadi bagian dari kritik film terhadap hubungan antara kepentingan ekonomi, proyek pembangunan, dan dampaknya terhadap masyarakat adat Papua.

Feri Amsari Sebut Suara Rakyat Papua Harus Didengar

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, menilai film dokumenter tersebut berkaitan dengan isu kemanusiaan dan hak dasar masyarakat Papua.

“Suara-suara rakyat Papua harus didengar oleh seluruh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Papua juga adalah kita,” ujar Feri Amsari saat diminta menanggapi pada Selasa (12/5/2026) petang.

Menurut Feri, pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah dapat membuka ruang solidaritas publik yang lebih luas terhadap masyarakat Papua.

Ia menilai perhatian publik terhadap isu masyarakat adat, lingkungan hidup, dan hak tanah di Papua penting di tengah besarnya kepentingan ekonomi dan politik yang berkembang di wilayah tersebut.

Di tengah perdebatan yang muncul, film dokumenter Pesta Babi kini menjadi salah satu isu yang banyak dibahas di media sosial maupun forum diskusi publik, terutama terkait proyek pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat adat Papua.