Globalindopos.com, SEMARANG – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan taringnya sebagai katalisator ekonomi nasional. Memasuki pertengahan tahun 2026, skema kemitraan yang melibatkan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbukti efektif mengalirkan likuiditas langsung ke tingkat akar rumput.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa program ini dirancang agar perputaran ekonomi tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi menyentuh masyarakat desa secara langsung melalui penyediaan bahan baku pangan lokal.

Kolaborasi BUMDes dan Koperasi Desa

Dalam tinjauannya di dapur MBG Jalan Raya Kaligetas, Semarang, Zulhas menjelaskan bahwa skema kemitraan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

“Bahan baku nanti diambil dari koperasi desa, koperasi kelurahan, BUMDes, serta usaha rakyat di sekitar lokasi dapur MBG,” ujar Zulhas.

Baca Juga: Aturan Dipangkas, Pupuk Mudah: Zulhas Ungkap Lonjakan Produksi

Langkah ini membuka peluang usaha baru bagi warga desa, khususnya kelompok perempuan dan petani lokal. Warga kini berperan aktif memasok sayuran, buah-buahan, hingga hasil peternakan dan perikanan skala kecil untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG setiap harinya.

Realisasi Q1-2026: MBG dan THR Picu Pertumbuhan 5,61%

Dampak positif kebijakan ini mulai terlihat jelas pada data makroekonomi terbaru. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Ekonomi RI pada Kuartal I-2026 (Q1-2026) tumbuh impresif sebesar 5,61%.

Pencapaian ini dipicu oleh dua faktor utama:

  1. Stimulus Program MBG: Penyerapan bahan baku lokal secara masif menciptakan permintaan konstan yang menjaga produktivitas sektor pertanian dan UMKM di desa.

  2. Momentum THR: Penyaluran Tunjangan Hari Raya yang dibarengi dengan stabilitas harga pangan berkat rantai pasok MBG yang efisien membantu menjaga daya beli masyarakat tetap tinggi.

Kombinasi ini membuat perputaran uang di daerah meningkat tajam, sekaligus menekan angka pengangguran di tingkat pedesaan.

Standar Keamanan Tetap Prioritas

Meski fokus pada pemberdayaan ekonomi, Zulhas memastikan aspek kesehatan tidak dikesampingkan. Pemerintah mewajibkan setiap dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan pangan.

“Kalau ibu-ibu bisa tanam sayur, tanam buah, atau mengelola tambak, ekonomi rakyat tumbuh. Namun, kualitas dan kebersihan makanan tetap nomor satu. Semua dapur harus tersertifikasi agar anak-anak kita mendapatkan gizi terbaik,” tambahnya.

Baca Juga: Ekonomi RI Q1-2026 Tumbuh 5,61%: BPS Singgung MBG dan THR Ada Apa?

Dengan integrasi antara gizi masyarakat dan penguatan BUMDes, Program MBG kini menjadi pilar penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tahun 2026.

Artikel Berita ini diperbaharui 05/05/2026