Aturan Dipangkas, Pupuk Mudah: Zulhas Ungkap Lonjakan Produksi

Globalindopos.com, Lampung – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menghadiri rembuk tani bersama ratusan petani di Lampung Selatan, Pada hari Sabtu (2/5/2026). Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk mendorong kemajuan sektor pertanian, terutama melalui kebijakan yang lebih sederhana dan tepat sasaran.

Salah satu masalah yang utama adalah perubahan aturan distribusi pupuk yang disebut berdampak langsung pada peningkatan produksi beras nasional. Zulhas menyebut, sebelum 2024, penyerapan pupuk masih rendah akibat regulasi yang dinilai terlalu rumit.

Lantas, apa yang sebenarnya berubah?

Distribusi Pupuk Melonjak

Dalam kesempatan itu Zulhas menjelaskan, sebelum adanya penyederhanaan aturan melalui Peraturan Presiden, penyerapan pupuk hanya berada di kisaran 6 juta ton. Namun setelah regulasi dipangkas, distribusi menjadi jauh lebih mudah.

“Sekarang pupuk mudah, tinggal Dirut pupuk drop. Dari 6 juta naik menjadi 9,5 juta ton,” ujarnya.

Artinya, hambatan birokrasi sebelumnya memang menjadi faktor utama tersendatnya distribusi ke petani. Dengan sistem yang lebih sederhana, pupuk bisa langsung sampai ke petani tanpa proses berbelit.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan bisa berdampak besar pada sektor riil, khususnya pertanian yang sangat bergantung pada ketepatan waktu distribusi input.

Produksi Beras Ikut Terdongkrak

Kemudahan akses distribusi pupuk ini ternyata berbanding lurus dengan peningkatan produksi pangan. Zulhas menyebut produksi beras nasional mengalami lonjakan kenaikan sebesar 8 persen. Dari sebelumnya sekitar 30 juta ton, kini naik menjadi 32,4 juta ton.

Ini bukan angka kecil. Kenaikan tersebut mencerminkan bahwa ketersediaan pupuk tepat waktu memang krusial dalam siklus tanam petani.

Lebih jauh, pemerintah memperkirakan produksi beras nasional pada 2025 akan meningkat hingga 4,2 juta ton. Angka ini kontras dengan kondisi 2024 yang masih mencatat impor sebesar 4,5 juta ton.

Perubahan ini memberi sinyal adanya pergeseran menuju kemandirian pangan, meskipun tetap perlu dijaga konsistensinya.

Harga Gabah Diseragamkan

Selain distribusi pupuk, pemerintah juga menetapkan kebijakan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas.

“Kita hapus celah tengkulak. Sekarang asal petani panen, boleh dibeli Rp6.500. Kalau tidak, akan diperiksa Babinsa dan Kapolsek,” tegas Zulhas.

Langkah ini secara langsung menyasar praktik permainan harga di tingkat petani. Dengan harga acuan yang jelas, posisi tawar petani menjadi lebih kuat.

Ini menunjukkan upaya pemerintah tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada perlindungan nilai hasil panen petani.

Peran TNI dan Infrastruktur Pertanian

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga mengapresiasi peran TNI dalam mendukung sektor pertanian.

“TNI luar biasa. Tanpa TNI, kita akan kesulitan. Mereka membantu membuka sawah baru, membangun koperasi, dan mendampingi petani,” katanya.

Keterlibatan TNI ini menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif yang lebih luas. Tidak hanya pemerintah sipil, tetapi juga institusi lain ikut turun tangan dalam penguatan sektor pangan.

Artinya, pembangunan pertanian kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi kerja kolektif lintas sektor.

Proyek Pabrik Baru

Saat ini, total penyerapan pupuk nasional telah mencapai sekitar 9,8 juta ton. Di wilayah Sumatera, serapan hampir menyentuh 40 persen, sementara di Lampung mencapai 274 ribu ton atau sekitar 38,4 persen dari total alokasi.

Untuk menjaga keberlanjutan pasokan, pemerintah juga tengah membangun tujuh pabrik pupuk baru.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan distribusi saat ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dalam jangka panjang.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyebut dampak penyederhanaan aturan sangat terasa di lapangan. “Dampaknya luar biasa. Di Lampung, penebusan pupuk dibandingkan tahun sebelumnya naik 168 persen,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kebijakan tersebut. “Saya mewakili seluruh jajaran Pupuk Indonesia, bahkan petani di Indonesia, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebijakan ini,” katanya.

Pernyataan ini memperkuat bahwa perubahan regulasi memang berdampak langsung, tidak hanya secara angka nasional, tetapi juga terasa di tingkat daerah.

Berdasarkan paparan yang dikutip dari RRI.co.id, penyederhanaan aturan distribusi pupuk menjadi titik balik penting dalam peningkatan produksi pertanian nasional.

Ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan, meski terlihat administratif, bisa membawa efek nyata jika menyasar akar masalah.

Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi implementasi dan memastikan semua petani di berbagai daerah merasakan manfaat yang sama.