Globalindopos.com, Bontang - Pemerintah Indonesia akan mulai mengekspor pupuk urea ke Australia melalui skema kerja sama antar pemerintah atau government-to-government (G2G). Ekspor perdana ini dilakukan di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (14/5/2026), dengan volume mencapai 47.250 ton senilai sekitar Rp600 miliar.

Rencananya total sebanyak 500 ribu ton pupuk urea atau setara dengan nilai Rp 7 Triliun akan dikirim ke Australia secara bertahap. Ekspor ini dilakukan setelah harga pupuk subsidi di dalam negeri turun hingga 20 persen.

RI ekspor 250 ribu ton setara Rp 7 Triliun ke Australia

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ekspor pupuk tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 500 ribu ton dengan nilai total diperkirakan menembus angka Rp7 triliun. Tahap awal ekspor direncanakan sebesar 250 ribu ton sebelum kapasitas akan ditingkatkan pada pengiriman berikutnya.

Menurut keterangan yang dikutip dari detikfinance, ekspor dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai bagian dari penguatan pasar pupuk nasional di tengah meningkatnya kebutuhan global.

“Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” ujar Amran.

Ekspor ini menjadi salah satu sinyal meningkatnya daya saing industri pupuk nasional, terutama ketika sejumlah negara mulai menghadapi tekanan pasokan akibat ketidakpastian geopolitik global dan gangguan rantai distribusi energi.

Mentan Mulai Bidik India Sebagai Pasar Baru

Setelah Australia, pemerintah mulai membuka peluang ekspor ke sejumlah negara lain yang membutuhkan pasokan pupuk urea dalam jumlah besar. India disebut menjadi salah satu negara yang telah menyampaikan permintaan langsung kepada pemerintah Indonesia.

Amran mengungkapkan Duta Besar India telah menghubunginya untuk meminta pasokan hingga 500 ribu ton pupuk urea. Selain India, beberapa negara lain seperti Filipina, Brasil, dan Bangladesh juga dikabarkan menunjukkan minat terhadap produk pupuk asal Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pupuk global masih cukup tinggi, terutama untuk mendukung sektor pertanian di berbagai negara yang tengah menjaga stabilitas produksi pangan domestik.

Baca Juga: Sidang Isbat 17 Mei 2026, Ekonomi Iduladha Bisa Tembus Rp200 Triliun

Selain memperluas pasar ekspor, pemerintah juga menilai peningkatan produksi pupuk dalam negeri menjadi faktor penting yang membuat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mengekspor ke luar negeri.

Reformasi Subsidi dan Distribusi

Pemerintah melalui Mentan menyebut surplus pupuk nasional tidak terlepas dari kebijakan pembenahan tata kelola pupuk sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu langkah yang dilakukanpemerintah  yakni menaikkan alokasi pupuk subsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat program swasembada pangan sekaligus memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Tak hanya volume yang ditambah, pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi sekitar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Volume pupuk subsidi turut ditingkatkan sebesar 700 ribu ton guna mempercepat distribusi ke petani.

“Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen,” kata Amran.

Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga yang selama ini dinilai memperlambat distribusi pupuk. Skema distribusi kini dipangkas menjadi lebih sederhana melalui jalur langsung dari Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, kelompok tani atau koperasi hingga petani.

Revitalisasi Industri Pupuk Nasional Terus Didorong

Selain memperbaiki tata kelola subsidi, pemerintah juga mendorong modernisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun.

Proyek tersebut melibatkan sejumlah perusahaan pupuk nasional seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang dinilai boros energi menjadi fasilitas produksi baru yang lebih efisien. Pemerintah mencatat efisiensi biaya produksi pupuk baru dapat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding fasilitas sebelumnya.

Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai 2035. Selain itu, potensi pemborosan anggaran sekitar Rp14,4 triliun per tahun juga diklaim dapat ditekan.

Pada akhir 2025 hingga awal 2026, pemerintah juga mulai menjalankan sejumlah proyek strategis baru, termasuk pembangunan Pabrik NPK Nitrat di Cikampek dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 di Bontang.

Di sisi lain, pengembangan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang juga mulai dipersiapkan dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton. Proyek tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan biodiesel sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri nasional.