Modus licik Gatut Sunu akhirnya terbongkar dan ini bukan soal uang semata. Ada cara sistematis yang diduga dipakai untuk menekan pejabat dari dalam: surat kosong tanpa tanggal. Bagaimana praktik ini bisa berjalan?

Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka. Dugaan pemerasan terhadap pejabat OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung kini mengarah pada pola tekanan yang sudah disiapkan sejak awal jabatan.

Surat Kosong Jadi Alat Jerat Pejabat OPD

Modus Gatut Sunu peras OPD diduga dimulai dari sebuah dokumen sederhana namun berbahaya: surat pengunduran diri tanpa tanggal.

Setelah pelantikan pejabat pada Desember 2025, para kepala OPD diminta menandatangani surat bermeterai yang menyatakan siap mundur dari jabatan, bahkan dari status ASN.

Yang mencurigakan, surat tersebut tidak memiliki tanggal. Artinya, dokumen itu bisa diaktifkan kapan saja sesuai kepentingan.

Lebih jauh lagi, pejabat yang menandatangani tidak diberi salinan. Prosesnya pun dilakukan di ruang tertutup tanpa ponsel, sehingga tidak ada bukti yang bisa disimpan.

Dari Komitmen Kerja Berubah Jadi Alat Tekanan

Awalnya, langkah ini terlihat seperti upaya membangun disiplin dan loyalitas. Namun dalam praktiknya, surat kosong itu diduga berubah fungsi menjadi alat tekanan.

Ketika ada pejabat yang tidak mengikuti permintaan, ancaman langsung muncul. Surat tinggal diberi tanggal, dan posisi jabatan bisa terancam.

Situasi ini menciptakan ketergantungan penuh pada kekuasaan. Pejabat tidak hanya bekerja, tapi juga berada di bawah bayang-bayang risiko kehilangan karier kapan saja.

Ajudan Jadi “Penagih”, Setoran Dikejar Rutin

Peran penting dalam modus ini juga dipegang oleh ajudan Gatut, Dwi Yoga Ambal. Ia disebut sebagai pihak yang aktif menagih setoran kepada OPD.

Penagihan dilakukan secara rutin, bahkan bisa dua hingga tiga kali dalam seminggu. Intensitas ini menunjukkan adanya pola yang terstruktur, bukan kejadian sesaat.

Dalam praktiknya, penagihan dilakukan layaknya utang yang harus segera dibayar. Tekanan terus diberikan agar pejabat memenuhi permintaan tersebut.

Setoran Fantastis dan Dugaan Main Proyek

Jumlah uang yang diminta pun tidak kecil. Setoran bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga mencapai miliaran rupiah per OPD.

Selain itu, ada dugaan pengaturan proyek di baliknya. Proses pengadaan barang dan jasa disebut dikondisikan, termasuk penunjukan rekanan tertentu.

Dari seluruh praktik ini, total uang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp2,7 miliar dari target Rp5 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi

Baca Juga: 

Kondisi Terkini: Gatut Ditahan, Kasus Didalami

Modus ini menimbulkan dampak serius bagi sistem pemerintahan daerah. Birokrasi tidak lagi berjalan berdasarkan kinerja, tetapi tekanan dan ketakutan.

Pejabat yang seharusnya fokus pada pelayanan publik justru terjebak dalam situasi penuh ancaman. Ini berpotensi menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Lebih jauh, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah juga bisa ikut terkikis.

Saat ini, Gatut Sunu telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ajudannya juga turut diproses dalam kasus yang sama.

Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat serta aliran dana yang lebih luas.

Modus Licik Gatut Sunu

Kasus ini menjadi alarm serius soal penyalahgunaan kekuasaan di level daerah. Pengawasan internal dan perlindungan terhadap ASN perlu diperkuat agar tidak mudah ditekan.

Transparansi dan sistem pelaporan yang aman juga menjadi kunci untuk mencegah praktik serupa terulang.

Modus licik Gatut Sunu dengan surat kosong menunjukkan bahwa korupsi bisa berkembang dalam bentuk yang semakin canggih. Bukan hanya soal uang, tapi juga kontrol terhadap sistem. Perkembangan kasus ini masih dinanti, dan berpotensi membuka fakta baru yang lebih besar.