Perkembangan media sosial di Indonesia kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata, khususnya dalam dunia politik. Platform digital telah bertransformasi menjadi ruang utama pertarungan opini, citra, hingga strategi komunikasi para aktor politik.

Pengamat sekaligus penggerak media sosial, Dr. H. Ami Kamiludin, menilai bahwa posisi media sosial saat ini sudah melampaui fungsi awalnya sebagai sarana komunikasi biasa.

Medsos Bisa Jadi Arena Utama Politik

Media sosial bukan hanya penting, tapi sudah jadi komponen inti dalam perpolitikan Indonesia. Di sanalah perhatian publik berkumpul, dan di situlah persepsi dibentuk, ujar Dr. H. Ami Kamiludin dalam sebuah wawancara baru baru ini.

Platform seperti TikTok, Instagram, dan X disebut menjadi kanal utama distribusi informasi politik. Kecepatan penyebaran informasi di platform tersebut membuat siapa pun kini bisa berperan layaknya media.

Namun, di balik kekuatannya, Dr. H. Ami Kamiludin juga menyoroti sisi gelap yang ikut berkembang mulai dari hoaks, framing berlebihan, hingga propaganda yang menyebar masif.

“Masalahnya bukan pada medianya, tapi pada cara penggunaannya. Algoritma lebih mendorong konten yang menarik perhatian, bukan yang paling akurat,” jelasnya.

Baca Juga: Media Sosial dan Kebijakan Pemerintah: Isu Negatif Bisa Ubah Arah

Propaganda dan Framing di Medsos Makin Masif

Dalam konteks politik, media sosial dinilai menjadi alat yang sangat efektif untuk membentuk opini publik. Narasi dapat dengan mudah dipelintir atau dipotong untuk kepentingan tertentu.

Fenomena “kejar viral” juga memperparah kondisi tersebut. Banyak pihak, termasuk aktor politik, lebih mengutamakan sensasi dibanding substansi demi meraih perhatian publik.

Akibatnya, masyarakat kerap terjebak dalam arus informasi yang emosional dan belum tentu terverifikasi.

“Media sosial itu seperti amplifier. Ia tidak selalu menciptakan isu, tapi memperbesar apa yang sudah ada baik yang positif maupun yang manipulatif,” kata Ami.

Strategi Hadapi Hoaks: Jangan Reaktif, Tapi Terukur

Menanggapi maraknya hoaks dan framing negatif, Dr. H. Ami Kamiludin menekankan pentingnya strategi komunikasi yang tidak hanya cepat, tapi juga cerdas.

Menurutnya, ada tiga pendekatan utama yang harus dilakukan oleh para politisi.

Pertama, respons cepat dan terukur. Isu yang berpotensi besar harus segera ditangani agar tidak berkembang liar. Namun, tidak semua serangan perlu ditanggapi secara langsung.

Kedua, membangun kontra-narasi yang kreatif. Sanggahan tidak cukup disampaikan dalam bentuk formal, melainkan harus dikemas sesuai karakter platform seperti video singkat atau visual menarik.

Baca Juga: Cara Jadi Content Creator dari Nol 2026: Panduan Lengkap Anti Bingung

Ketiga, pendekatan langsung kepada masyarakat. Interaksi nyata dinilai penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang yang tidak mudah digoyahkan oleh informasi menyesatkan.

“Bukan memilih salah satu, tapi menggabungkan semuanya. Itu yang membuat komunikasi politik jadi lebih kuat dan tahan terhadap serangan informasi,” ujarnya.

Kredibilitas Yang Dibangun Jadi Kunci Menghadapi Isu Negatif

Lebih jauh, Dr. H. Ami Kamiludin menegaskan bahwa kekuatan utama dalam menghadapi propaganda bukan hanya pada strategi komunikasi, tetapi pada kredibilitas yang dibangun secara konsisten.

Politisi yang sejak awal transparan dan memiliki rekam jejak komunikasi yang baik cenderung lebih tahan terhadap serangan hoaks.

Sebaliknya, jika komunikasi publik sudah lemah sejak awal, maka klarifikasi apa pun akan sulit dipercaya oleh masyarakat.

“Kepercayaan itu dibangun, bukan diciptakan saat krisis. Itu akumulasi,” tegasnya.

Tantangan Digitalisasi ke Depan

Di tengah derasnya arus informasi digital, peningkatan literasi masyarakat menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan.

Tanpa kemampuan memilah informasi, publik akan terus rentan terhadap manipulasi narasi yang beredar di media sosial.

Meski demikian, Dr. H. Ami Kamiludin tetap optimistis bahwa media sosial dapat menjadi kekuatan positif jika digunakan secara bertanggung jawab.

“Media sosial bukan musuh. Ini alat. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk edukasi atau justru disinformasi,” pungkasnya.

Baca Juga: Pentingnya Media Sosial di Era Digital: Bisa Jadi Penentu Arah Opini Publik