Gelombang demonstrasi yang melanda Iran dalam beberapa pekan terakhir menjadi ujian terberat bagi rezim Republik Islam sejak Revolusi 1979. Aksi yang bermula dari tekanan ekonomi kini menjelma menjadi gerakan nasional yang mempertanyakan legitimasi kekuasaan yang telah bertahan hampir setengah abad, sekaligus memicu sorotan tajam dari komunitas internasional.

Unjuk rasa di Iran pertama kali pecah pada akhir Desember lalu, dipicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan merosot tajamnya nilai tukar mata uang rial. Dalam waktu singkat, protes yang awalnya berfokus pada tuntutan ekonomi berkembang menjadi demonstrasi antipemerintah dengan seruan politik terbuka, termasuk kritik langsung terhadap Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Situasi ini menandai perubahan signifikan dalam karakter protes di Iran. Jika gelombang sebelumnya cenderung terfragmentasi dan bersifat lokal, kali ini demonstrasi menyebar luas lintas kota dan kelompok sosial. Tekanan ekonomi yang bersifat sistemik menjadi pemersatu kemarahan publik, mulai dari pedagang, pekerja, hingga kelompok profesional.

Baca Juga: Trump Sebut PM Greenland dalam Masalah Besar Usai Tolak

Krisis Ekonomi Jadi Pemicu Utama

Pemicu awal demonstrasi adalah inflasi yang merajalela dan anjloknya nilai mata uang rial. Pada 28 Desember, para pedagang di sejumlah kota menutup toko mereka setelah nilai tukar mata uang runtuh, membuat aktivitas bisnis nyaris lumpuh. Saat ini, rial diperdagangkan di kisaran lebih dari 1,4 juta rial per dolar AS, level yang membuat banyak pelaku usaha tidak lagi mampu menjalankan operasional secara normal.

Tekanan harga semakin memperparah kondisi sosial. Laporan Statistical Center of Iran (SCI) mencatat inflasi point-to-point mencapai 52,6% pada akhir Desember, naik 3,2% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara inflasi tahunan rata-rata tercatat sebesar 42,2%, mencerminkan tekanan harga yang luas dan persisten.

Kondisi tersebut tidak hanya menggerus daya beli masyarakat, tetapi juga mempersempit ruang kebijakan pemerintah. Upaya stabilisasi ekonomi menjadi semakin sulit di tengah kepercayaan publik yang terus menurun.

Pertumbuhan Melambat, Pasar Kerja Rapuh

Dari sisi makroekonomi, Iran juga menghadapi perlambatan pertumbuhan. Ekonomi Iran hanya tumbuh 1,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal IV-2024, melambat signifikan dari 3,1% pada kuartal sebelumnya. Perlambatan ini mengindikasikan momentum pemulihan ekonomi mulai kehilangan tenaga di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian domestik.

Meski tingkat pengangguran resmi tercatat turun menjadi 7,20%, level terendah dalam beberapa dekade, angka ini dinilai menyesatkan. Data menunjukkan pengangguran justru meningkat di hampir semua kelompok demografis sepanjang 2025. Pengangguran laki-laki naik dari 5,9% menjadi 6,5%, sementara perempuan meningkat dari 13,7% menjadi 14,2%. Kenaikan juga tercatat di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Krisis Perbankan dan Hilangnya Kepercayaan

Masalah ekonomi semakin diperparah oleh krisis sektor keuangan. Mengutip The Wall Street Journal, Bank Ayandeh—yang menanggung kerugian hampir US$5 miliar akibat kredit bermasalah—resmi dinyatakan bangkrut pada akhir tahun lalu. Pemerintah Iran merespons dengan menggabungkan bank tersebut ke dalam bank milik negara dan mencetak uang dalam jumlah besar.

Langkah ini memang menutup lubang jangka pendek, namun dinilai gagal menyentuh akar persoalan. Sebaliknya, kebijakan tersebut memperkuat persepsi publik tentang rapuhnya sistem keuangan dan mempercepat hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Korban Jiwa dan Tekanan Internasional

Menurut laporan kelompok pemantau HAM HRANA, kerusuhan ini telah menelan korban sedikitnya 2.403 pengunjuk rasa dan 147 aparat keamanan. Angka tersebut jauh melampaui korban pada gelombang protes 2009 dan 2022. Pemerintah Iran sendiri mengakui lebih dari 2.000 korban tewas, sembari menuding campur tangan “musuh asing”.

Di tengah eskalasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan pernyataan keras. Trump mengaku mendapat kabar bahwa tidak ada lagi eksekusi terhadap pendemo dan menyerukan agar rakyat Iran terus melakukan perlawanan. Ia juga berulang kali mengancam “tindakan sangat kuat” jika Iran mengeksekusi para demonstran.

Respons Iran dan Narasi Resmi

Pemerintah Iran menegaskan bahwa sejak awal aksi demonstrasi bersifat damai dan berorientasi pada tuntutan sosial-ekonomi. Tehran menyatakan hak berekspresi dan unjuk rasa diakui dalam konstitusi serta komitmen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Namun, Iran juga menyampaikan kekhawatiran serius terhadap peran aktor asing, khususnya Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan pejabat kedua pihak tersebut dinilai mengandung provokasi dan legitimasi terhadap upaya destabilisasi internal.

Titik Kritis Rezim

Para pengamat menilai demonstrasi kali ini berbeda karena dipicu oleh kegagalan ekonomi yang menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat. Direktur senior New Lines Institute, Kamran Bokhari, menyebut tekanan ekonomi sebagai faktor pembeda utama dibandingkan gelombang protes sebelumnya.

Dengan kombinasi inflasi tinggi, krisis keuangan, dan tekanan internasional, rezim Iran menghadapi dilema besar: melakukan reformasi struktural yang berisiko menggoyang basis kekuasaan, atau mempertahankan status quo dengan konsekuensi eskalasi ketegangan yang lebih luas.