Pemerintah pusat dan daerah akan berkumpul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). Forum ini digelar Kementerian Dalam Negeri sebagai ajang penyamaan arah kebijakan lintas level pemerintahan.
Rakornas menjadi momentum awal bagi pemerintah daerah untuk memahami prioritas nasional sekaligus memperkuat kerja bersama menuju target pembangunan 2026.

Rakornas 2026 dirancang sebagai wadah arahan strategis bagi kepala daerah, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah menilai keselarasan langkah antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan agenda nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Baca Juga: Prabowo Siapkan Perombakan Total Direksi Bank

Arahan Presiden dan Evaluasi Kinerja Pemerintah

Presiden Prabowo dijadwalkan tidak hanya membuka acara, tetapi juga memberikan arahan langsung kepada seluruh peserta Rakornas. Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025 sekaligus memaparkan strategi peningkatan kinerja pada 2026.
Arahan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan program kerja agar sejalan dengan kebijakan nasional.

Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa Rakornas 2026 difokuskan pada percepatan implementasi program prioritas Presiden. Program tersebut mencakup upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta penguatan ekonomi yang produktif dan inklusif dengan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Melalui forum ini, pemerintah ingin memastikan bahwa target nasional tidak berhenti di tingkat kebijakan pusat, tetapi diterjemahkan secara konkret hingga ke daerah.

Peran Daerah dan Penguatan Sinergi Nasional

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor. Forum ini menegaskan peran strategis kepala daerah dan forkopimda sebagai penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing.
Pemerintah menilai keberhasilan program nasional sangat bergantung pada efektivitas koordinasi dan eksekusi di tingkat daerah.

Melalui Rakornas, Kemendagri berupaya membangun kesamaan pemahaman kebijakan antara pusat dan daerah. Kesamaan ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun perbedaan prioritas yang dapat menghambat capaian nasional.
Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar kebijakan ekonomi, energi, dan pangan dapat berjalan selaras.

Baca Juga: Kemenag Prioritaskan Tata Kelola dan Kesejahteraan Guru

Rakornas 2026 akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara, termasuk unsur TNI dan Polri, dijadwalkan terlibat dalam sejumlah sesi tematik.
Setiap sesi akan membahas isu strategis, seperti sinergi kebijakan ekonomi dan energi, penguatan kedaulatan pangan berkelanjutan, serta berbagai agenda nasional lainnya yang memerlukan dukungan daerah.

Forum ini diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta dari seluruh Indonesia. Peserta terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur forkopimda. Kehadiran lintas unsur ini mencerminkan upaya pemerintah membangun kerja bersama yang terintegrasi.

Sebagai penutup, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 diposisikan sebagai langkah awal menyatukan visi pembangunan nasional. Pemerintah berharap hasil koordinasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi peningkatan kinerja pemerintahan pada 2026, sekaligus mempercepat pencapaian program prioritas Presiden di seluruh daerah.
Ke depan, Rakornas juga membuka ruang tindak lanjut kebijakan yang lebih terukur sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Berita Rekomendasi: Menanti Direktur Utama BEI Baru, Pasar Tunggu Arah