Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dijadwalkan menggelar pertemuan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin sore, 2 Februari. Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan otoritas pasar modal Indonesia untuk memastikan kesiapan pasar saham nasional dalam memenuhi standar yang diharapkan oleh indeks global.

Agenda pertemuan tersebut dipusatkan pada konfirmasi kesiapan OJK dan SRO terhadap berbagai permintaan dan perhatian yang sebelumnya disampaikan MSCI. OJK menegaskan seluruh aspek yang diminta telah dipelajari dan disiapkan secara menyeluruh, baik dari sisi kebijakan maupun rencana pelaksanaannya di pasar modal Indonesia.

Baca Juga: OJK Siapkan Reformasi Pasar Modal, Free Float Emiten Naik

Dalam pernyataannya di Jakarta, Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa tim OJK dan SRO telah menerima instruksi untuk membawa proposal lengkap ke hadapan MSCI. Setelah dilakukan pemeriksaan internal, tidak ada permintaan dari penyedia indeks global tersebut yang dinilai berada di luar kemampuan otoritas dan pelaku pasar untuk dipenuhi.

Target Penyelarasan dengan Praktik Internasional

Pertemuan dengan MSCI tidak hanya dimaknai sebagai agenda teknis, tetapi juga bagian dari upaya strategis OJK untuk mendorong pasar modal Indonesia sejajar dengan praktik terbaik internasional. Melalui dialog tersebut, OJK berharap memperoleh kejelasan sikap, baik dalam bentuk pernyataan resmi maupun kesepakatan, terkait langkah-langkah yang diharapkan MSCI dari pasar saham domestik.

Menurut OJK, mekanisme pertemuan akan difokuskan pada verifikasi kesiapan serta pemaparan rencana implementasi kebijakan yang relevan. Konfirmasi dari MSCI dipandang penting sebagai dasar penguatan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global.

Baca Juga: Danantara Mulai Masuk Pasar Modal, Investasi Digelontorkan

Upaya penyelarasan ini juga sejalan dengan target jangka panjang otoritas untuk memastikan emiten dan infrastruktur pasar modal nasional memenuhi ekspektasi kesetaraan standar internasional. OJK menilai masukan dari indeks global menjadi referensi penting dalam mengukur posisi dan daya saing pasar saham Indonesia.

Delapan Rencana Aksi Reformasi Pasar Modal

Seiring dengan agenda pertemuan tersebut, OJK memaparkan delapan rencana aksi percepatan reformasi pasar modal Indonesia. Rencana ini dirancang untuk memperkuat fondasi pasar melalui peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola, serta pendalaman pasar secara berkelanjutan.

Langkah pertama difokuskan pada peningkatan porsi saham yang dimiliki publik. OJK merencanakan penyesuaian batas minimum free float emiten dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen, guna memperbaiki likuiditas dan keterwakilan saham di pasar.

Rencana kedua menyasar transparansi kepemilikan manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Ownership (UBO), termasuk keterbukaan hubungan afiliasi pemegang saham. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan investor, yang akan dibarengi dengan penguatan pengawasan serta penegakan aturan terkait keterbukaan UBO.

Langkah ketiga dan keempat mencakup penguatan kualitas data kepemilikan saham oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar lebih rinci dan andal, serta dorongan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai bagian dari perbaikan tata kelola dan mitigasi konflik kepentingan.

Pada rencana kelima, OJK menegaskan komitmen penegakan hukum di pasar modal. Penindakan terhadap pelanggaran, seperti manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan, akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Rencana keenam berfokus pada peningkatan tata kelola emiten melalui standar governance yang lebih tinggi, termasuk kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta persyaratan kompetensi dan sertifikasi profesi bagi penyusun laporan keuangan.

Berita Rekomendasi: Megawati Jalani Misi Diplomasi Kemanusiaan Selama Sepekan

Adapun rencana ketujuh diarahkan pada pendalaman pasar secara terintegrasi, mencakup sisi permintaan, penawaran, dan infrastruktur. Rangkaian reformasi ini ditutup dengan rencana kedelapan yang menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan pasar modal.

Dengan berbagai langkah tersebut, OJK berharap pasar modal Indonesia semakin kompetitif, transparan, dan selaras dengan standar global, sekaligus membuka ruang peningkatan kepercayaan investor ke depan.