Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah akan bertumpu pada peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penguat rantai pasok pangan hingga tingkat desa. Skema ini dipastikan menjadi kunci keberlanjutan program, terutama menjelang periode rawan gejolak harga seperti bulan puasa dan Lebaran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat melakukan peninjauan langsung ke salah satu KDKMP di Desa Doyomulyo, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa. Dalam kunjungan itu, ia menegaskan pentingnya kesiapan pangan nasional agar pelaksanaan program prioritas tidak terganggu oleh lonjakan harga bahan pokok.

Penguatan Rantai Pangan hingga Tingkat Desa

Program MBG saat ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima. Pada tahun ini, jumlah tersebut ditargetkan meningkat signifikan menjadi 82,9 juta penerima. Dengan skala sebesar itu, pemerintah menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada distribusi, tetapi juga pada kekuatan pasokan pangan dari hulu hingga hilir.

Baca Juga: Menko Pangan Zulhas Serahkan Sembako Gratis untuk Ojol

KDKMP diproyeksikan menjadi simpul utama yang menghubungkan produksi pangan desa dengan kebutuhan program MBG. Melalui koperasi ini, hasil pertanian, perikanan, serta produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan diserap secara langsung. Selanjutnya, pasokan tersebut dialirkan ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang membutuhkan bahan pokok seperti beras, telur, dan aneka produk olahan lokal.

Untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga, pemerintah akan menetapkan harga acuan pembelian. Salah satu contoh yang disampaikan adalah harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. KDKMP diwajibkan mematuhi ketentuan tersebut dan tidak diperkenankan membeli di bawah harga yang telah ditetapkan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi petani sekaligus memastikan rantai pasok berjalan adil.

Dukungan juga disiapkan bagi sektor perikanan. Pemerintah akan memfasilitasi kebutuhan transportasi serta penyediaan cold storage agar hasil tangkapan dapat tersimpan dengan baik dan terdistribusi secara optimal ke jaringan MBG.

Lamongan Jadi Contoh Percepatan Koperasi Desa

Kabupaten Lamongan dinilai menunjukkan progres yang menonjol dalam pembangunan KDKMP. Wilayah ini tercatat sebagai daerah dengan jumlah koperasi desa terbanyak dan perkembangan fisik yang relatif cepat di Jawa Timur. Peran pendampingan dari berbagai pihak, termasuk aparat kewilayahan, menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran pembangunan.

Baca Juga: Zulkifli Hasan Tinjau SPPG Purbalingga untuk MBG

Komandan Kodim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo menyampaikan bahwa hingga akhir Januari 2026, pembangunan KDKMP di Lamongan telah mencapai 301 titik. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 titik telah selesai sepenuhnya. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan, terutama terkait pengurukan lahan karena banyak lokasi berada di area persawahan dan tambak.

Menurutnya, kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi antara pemerintah desa, pemangku kepentingan lokal, dan pihak pendamping. Kolaborasi ini dinilai penting agar target pembangunan tidak meleset dari rencana.

Data Pemerintah Kabupaten Lamongan menunjukkan progres fisik pembangunan KDKMP pada awal 2026 berada di kisaran 51–56 persen dari total target 474 titik. Capaian tersebut menempatkan Lamongan sebagai salah satu daerah dengan perkembangan tercepat di tingkat provinsi.

Rekomendasi: Warga Desa Bisa Laporkan Penyimpangan Dana

Dengan menjadikan KDKMP sebagai penopang utama Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berharap distribusi pangan lebih terjaga, harga tetap stabil, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Ke depan, percepatan pembangunan koperasi desa diharapkan terus berlanjut agar target penerima MBG dapat tercapai sesuai rencana.