Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke, Papua Selatan, dipastikan terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia. Kepastian ini disampaikan menyusul berbagai perhatian publik terhadap peran swasta dalam proyek pangan berskala besar tersebut.

Kuasa Hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata, menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya dalam proyek food estate merupakan bentuk penugasan negara. Ia menyatakan, sejak awal proyek dijalankan untuk mendukung agenda swasembada pangan yang berkelanjutan, bukan dengan orientasi perhitungan untung dan rugi.

Baca Juga: Jelang Ramadhan, Pemerintah Salurkan Beras & Minyak ke 33,2 Juta

Food estate Merauke dirancang sebagai kawasan produksi pangan terpadu yang tidak hanya berfungsi menghasilkan komoditas strategis, tetapi juga menjadi pengungkit pembangunan wilayah Papua Selatan. Program ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, serta pihak swasta sebagai mitra pelaksana.

Fokus Pangan dan Penguatan Kawasan

Junaidi menanggapi berbagai kritik yang mempertanyakan keterlibatan swasta dalam PSN tersebut. Ia menegaskan tidak benar adanya klaim pengajuan tagihan hingga triliunan rupiah kepada negara. Menurutnya, seluruh penggunaan anggaran negara memiliki mekanisme dan aturan yang ketat, sehingga tidak mungkin dijalankan secara sepihak.

Ia juga membantah informasi yang menyebut Distrik Wanam akan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Junaidi menyatakan, kawasan tersebut sejak awal diproyeksikan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan bioenergi. Kegiatan yang direncanakan meliputi pencetakan sawah, pengembangan tebu, serta optimalisasi lahan pertanian.

Baca Juga: Penertiban Baliho Jadi Fokus Gerakan ASRI

Menurutnya, food estate Merauke merupakan proyek strategis jangka panjang yang bertujuan memperkuat pasokan pangan nasional. Karena itu, proyek tersebut tetap dijalankan sesuai rencana sebagai bagian dari program prioritas pemerintah.

Infrastruktur dan Dampak Sosial Ekonomi

Pemerintah juga menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan food estate di Papua Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut proyek ini akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di Distrik Wanam.

Ia menjelaskan, keberadaan kawasan pangan skala besar akan mendorong pembangunan berbagai akses dasar yang dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur jalan, pelabuhan, hingga bandara disebut akan berkembang seiring dengan kebutuhan distribusi dan mobilitas di wilayah tersebut.

Baca Juga: 

Selain pembangunan fisik, proyek food estate dinilai membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Pemerintah telah menyalurkan ratusan alat dan mesin pertanian yang seluruhnya menjadi milik masyarakat setempat. Peralatan tersebut digunakan untuk mengelola lahan pertanian secara mandiri.

Pemerintah juga membentuk Brigade Pangan yang seluruh anggotanya berasal dari masyarakat lokal. Skema ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Dengan dukungan alat, infrastruktur, dan keterlibatan langsung masyarakat, food estate Merauke diproyeksikan tidak hanya menopang swasembada pangan nasional, tetapi juga mempercepat pembangunan Papua Selatan. Pemerintah menyatakan proyek ini akan terus dipantau dan dikembangkan sesuai tujuan awalnya, yakni pangan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Berita Rekomendasi: Lonjakan Laporan Transaksi, PPATK Analisis Dana Rp2.085 T