Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap mengutamakan kualitas dan keamanan, meski jumlah penerima dan satuan layanan terus bertambah. Instruksi itu ditegaskan di tengah percepatan target cakupan MBG secara nasional pada 2026.

Arahan Presiden tersebut disampaikan setelah Dadan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan program, agar manfaat gizi benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan standar mutu.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Tetap Non-Blok di Tengah Ketegangan Global

Saat ini, program MBG telah didukung oleh 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 60,7 juta penerima manfaat. Angka tersebut menunjukkan perluasan signifikan dibanding tahap awal program, seiring komitmen pemerintah memperkuat intervensi gizi nasional.

Penguatan Standar SPPG Lewat Akreditasi

Untuk menjaga mutu layanan di tengah ekspansi tersebut, BGN akan membentuk tim akreditasi dan sertifikasi pada tahun ini. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh SPPG memiliki kualifikasi yang layak dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Melalui mekanisme tersebut, setiap SPPG akan dinilai dan dikelompokkan berdasarkan tingkat kualitas layanan. Penilaian akan dibagi ke dalam beberapa kategori, mulai dari SPPG unggul dengan nilai A, sangat baik dengan nilai B, hingga baik dengan nilai C. Dengan sistem ini, BGN ingin mendorong peningkatan kualitas secara merata di seluruh daerah.

BGN juga tidak menutup kemungkinan adanya satuan layanan yang perlu melakukan pembenahan serius agar dapat terus menjalankan kegiatan. Penilaian berkala diharapkan menjadi alat evaluasi sekaligus pembinaan, bukan sekadar pengawasan administratif.

Baca Juga: Zulkifli Hasan Dorong Santri Tazakka Jadi Pemimpin

Selain akreditasi, peningkatan kualitas penyajian makanan menjadi fokus utama pada 2026. Upaya ini dilakukan sejalan dengan perintah Presiden agar MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga menjamin keamanan pangan dan nilai gizi yang optimal.

Sasaran MBG Kian Luas dan Terintegrasi

Cakupan penerima Makan Bergizi Gratis kini tidak lagi terbatas pada anak sekolah. Program ini telah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Selain itu, MBG juga diberikan kepada seluruh anak hingga usia 18 tahun, termasuk anak putus sekolah dan penyandang disabilitas.

Ke depan, pembahasan juga mencakup mekanisme pemberian MBG kepada kelompok lanjut usia. Untuk hal ini, koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Sosial guna merumuskan skema penyaluran yang tepat dan terintegrasi di setiap daerah.

BGN menegaskan bahwa pendekatan terpadu menjadi kunci agar berbagai kelompok penerima manfaat dapat dilayani dalam satu sistem yang saling terhubung. Integrasi tersebut diharapkan mempermudah pelaksanaan di lapangan dan meningkatkan efektivitas program.

Di sisi lain, keberadaan SPPG dipastikan akan tersedia di setiap sekolah rakyat. Di lokasi tersebut, penyediaan MBG akan dilakukan secara rutin oleh BGN, mencakup waktu pagi, siang, hingga sore hari, sesuai kebutuhan peserta didik.

Berita Rekomendasi: Menkeu Purbaya Targetkan Bos OJK Baru Terpilih Dua Pekan

Sebagai penutup, BGN menegaskan bahwa pengembangan program MBG pada 2026 tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada edukasi gizi. Penerima manfaat diharapkan memperoleh pemahaman tentang pemilihan makanan sehat, sehingga dampak program dapat berkelanjutan bagi kualitas kesehatan masyarakat.