Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi persoalan keuangan setelah gagal merealisasikan pembayaran sejumlah proyek konstruksi pada tahun anggaran 2025. Total nilai pekerjaan yang belum terbayarkan mencapai Rp621 miliar, yang disebabkan oleh pendapatan daerah dalam APBD 2025 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Akibat kondisi tersebut, pembayaran terhadap para kontraktor terpaksa ditunda dan dialihkan ke tahun anggaran 2026. Penundaan ini terjadi meskipun seluruh pekerjaan fisik yang dikontrakkan kepada para penyedia jasa konstruksi telah dinyatakan selesai sesuai dengan perjanjian kerja.

Para kontraktor pun harus bersabar menunggu pencairan hak pembayaran mereka, sembari menunggu kepastian realisasi anggaran di tahun berikutnya. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha konstruksi, mengingat arus kas perusahaan sangat bergantung pada pembayaran proyek pemerintah.

Baca Juga: Prabowo Subianto Sindir Elite yang Kerap Nyinyir & Kritik Pemerintah

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, membenarkan adanya penundaan pembayaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa kegagalan bayar bukan disebabkan oleh kelalaian administrasi, melainkan akibat terbatasnya ruang fiskal daerah karena pendapatan APBD tidak sesuai proyeksi.

Menurut Herman, pemerintah provinsi telah mengambil langkah antisipatif dengan mengamankan alokasi anggaran pembayaran proyek tersebut dalam APBD 2026. Dengan demikian, kewajiban pemerintah kepada para kontraktor dipastikan tetap akan dipenuhi.

“Seluruh pekerjaan itu sudah kami alokasikan pembayarannya di APBD 2026. Jadi sifatnya hanya tunda bayar, bukan tidak dibayar. Sudah diantisipasi dan aman,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, kebijakan penundaan pembayaran ini memicu kritik dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai persoalan tersebut mencerminkan pola kepemimpinan daerah yang dinilainya kurang berbasis perencanaan teknokratis.

Muradi menyoroti gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menurutnya dalam satu tahun terakhir lebih menonjolkan pendekatan politik populisme dibandingkan pengelolaan pemerintahan yang berbasis perhitungan teknis dan fiskal yang matang.

Berita Rekomendasi: Menko Pangan Zulkifli Hasan Mengikuti Retreat Kabinet Merah Putih di Hambalang

“Dalam setahun terakhir, saya melihat orientasi kepemimpinan lebih condong ke politik populisme ketimbang kerja teknokratis,” ujar Muradi.

Ia menilai ketidaktepatan proyeksi pendapatan daerah hingga berujung pada tunda bayar proyek dapat berdampak pada kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah. Muradi juga mengingatkan pentingnya disiplin fiskal agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya. Sumber ( IG/ntvnews.id )