Alih Fungsi Lahan Disorot Usai Longsor Cisarua Bandung Barat

Menteri LH dan Wapres Gibran menyoroti alih fungsi lahan di lokasi longsor Cisarua, Bandung Barat, yang menewaskan 25 orang dan puluhan hilang.

Globalindo Pos

Senin, 26 Januari 2026

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti praktik alih fungsi lahan di lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Sorotan tersebut disampaikan saat keduanya meninjau langsung lokasi terdampak longsor pada Minggu (25/1/2026).

Longsor yang terjadi pada Sabtu (24/1/2026) tersebut mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan besar di kawasan perbukitan Cisarua. Berdasarkan data hingga Minggu, jumlah korban tewas mencapai 25 orang, sementara sekitar 83 orang lainnya masih dilaporkan hilang dalam proses pencarian.

Berdasarkan keterangan resmi Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, kawasan di sekitar titik longsor saat ini dimanfaatkan sebagai area pertanian sayuran. Padahal, wilayah tersebut sebelumnya merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan pengendali tata air.

“Kita makan hal yang sepertinya bukan habit kita, seperti kentang, kol, kobis, paprika. Itu semua kan daerah di subtropis. Subtropis yang kebiasaan hidupnya di ketinggian 800–2.000 meter di atas permukaan laut,” ujar Hanif saat berada di lokasi bencana, Minggu (25/1/2026).

Hanif menjelaskan, perubahan pola konsumsi masyarakat yang dipicu oleh urbanisasi turut mendorong konversi lahan di kawasan dataran tinggi. Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada perubahan fungsi kawasan yang seharusnya dijaga sebagai wilayah lindung.

Tim Ahli Diterjunkan Selidiki Lanskap Bencana

Untuk merespons kondisi tersebut, Menteri LH menyatakan pihaknya akan segera menerjunkan tim ahli guna melakukan penyelidikan mendalam terhadap lanskap di lokasi longsor. Tim tersebut akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat di bawah koordinasi Bupati Bandung Barat.

“Jadi tenaga ahli akan segera bergabung dengan pemerintah kabupaten di bawah pimpinan Bapak Bupati. Kita akan melakukan pendalaman sangat detil terhadap lanskap ini, dan kemudian akan kita lakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut,” kata Hanif.

Ia menambahkan, Kementerian Lingkungan Hidup juga membuka kemungkinan untuk mendalami aspek hukum lingkungan dalam kasus ini. Selain itu, evaluasi dan perbaikan tata ruang akan menjadi bagian dari langkah lanjutan untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Sorotan terhadap alih fungsi lahan juga disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat berada di posko pengungsian, Gibran meminta para kepala daerah di Jawa Barat untuk serius menyelidiki kemungkinan pelanggaran regulasi terkait pemanfaatan lahan.

“Tadi saya titip ke kepala daerah, bupati, Pak Wagub, ya ini. Mohon untuk alih fungsi lahan hal-hal yang sekiranya melanggar peraturan regulasi ini mohon nanti bersama Pak Kapolda bisa diselesaikan,” ujar Gibran.

Menurut Gibran, penegakan aturan tata ruang menjadi penting untuk meminimalkan risiko bencana, khususnya di wilayah rawan longsor seperti kawasan perbukitan Bandung Barat.

Berdasarkan laporan warga yang diterima Wapres, kawasan yang terdampak longsor dulunya merupakan hutan pinus. Oleh karena itu, ia meminta agar wilayah yang telah mengalami alih fungsi dapat kembali dihijaukan sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan.

“Tadi saya dengar beberapa warga dulu kan di sini banyak pohon pinus ya, Bapak Ibu, ini mohon dihijaukan kembali dan kita doakan sama-sama ya, Bapak Ibu, biar tim yang bekerja di lapangan bisa maksimal,” ucap Gibran.

Bencana longsor di Cisarua ini kembali menegaskan pentingnya pengendalian alih fungsi lahan di kawasan rawan bencana. Pemerintah pusat dan daerah kini dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.