Zulkifli Hasan Tegaskan Tak Ada Impor Beras dan Ayam dari AS
Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia tak impor beras dan ayam dari AS. Surplus beras 4,2 juta ton dinilai cukup penuhi kebutuhan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tidak akan mengimpor beras maupun ayam dari Amerika Serikat pada 2025. Kepastian itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026), dengan merujuk pada kondisi produksi dalam negeri yang dinilai melimpah.
Pemerintah mencatat surplus beras nasional tahun ini mencapai 4,2 juta ton. Angka tersebut menjadi dasar keyakinan bahwa kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa tambahan pasokan dari luar negeri.
Baca Juga: Zulkifli Hasan Tinjau SPPG Lampung Tengah
Surplus 4,2 Juta Ton Perkuat Posisi Tanpa Impor
Berdasarkan data pemerintah, produksi beras nasional pada 2025 berada di kisaran 34,34 juta ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi tercatat 30,97 juta ton. Selisih antara produksi dan konsumsi itulah yang menghasilkan surplus jutaan ton.
Dengan capaian tersebut, pemerintah tidak hanya menutup opsi impor beras reguler, tetapi juga mulai membuka peluang ekspor. Pengiriman perdana dijadwalkan ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton pada 28 Februari 2026.
Zulkifli Hasan juga menyampaikan optimisme bahwa tren produksi tidak berhenti pada tahun ini. Ia memperkirakan hasil panen akan meningkat dan menjaga posisi Indonesia dalam kondisi surplus.
Selain beras, pemerintah menegaskan tidak ada rencana mendatangkan ayam dari Amerika Serikat. Penguatan sektor protein hewani dilakukan melalui pengembangan 2.000 kampung nelayan, pembukaan 20.000 hektare tambak, serta pembangunan pabrik pakan dan fasilitas produksi day old chick (DOC) di enam wilayah.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut Indonesia tidak melakukan impor beras sepanjang 2025. Namun, dalam dokumen kerja sama perdagangan timbal balik yang diteken bersama Presiden Donald Trump, tercantum komitmen pembelian produk pertanian Amerika Serikat senilai US$4,5 miliar, termasuk beras 1.000 ton per tahun.
Baca Juga: Kunjungan Menko Pangan di MAN 2 Malang Soroti Gizi
Impor Jenis Khusus Disebut Sangat Terbatas
Pemerintah menjelaskan bahwa komitmen tersebut hanya mencakup beras tertentu seperti ketan, japonica, dan basmati. Jenis ini masuk kategori khusus dan distribusinya memerlukan izin terbatas, sehingga tidak bersaing langsung dengan beras produksi petani lokal.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan volume 1.000 ton per tahun sangat kecil dibanding total produksi nasional yang mencapai 34,69 juta ton pada 2025. Jika dihitung, porsinya sekitar 0,00003 persen dari produksi nasional.
Ia menambahkan, realisasi impor tersebut bergantung pada kebutuhan dalam negeri dan dinilai tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas produksi nasional.
Kementerian Pertanian juga menegaskan indikator swasembada beras tercapai apabila minimal 90 persen kebutuhan konsumsi dipenuhi dari produksi domestik. Dengan capaian produksi dan kebutuhan saat ini, pemerintah menilai kriteria tersebut telah terpenuhi.
Memasuki 2026, cadangan beras pemerintah dilaporkan sekitar 3,5 juta ton. Jumlah itu diperkirakan meningkat seiring panen raya serta proyeksi kenaikan produksi hingga 15 persen sampai Maret.
Sejumlah pihak memang menyoroti komitmen impor dalam perjanjian perdagangan tersebut. Kritik diarahkan pada konsistensi narasi swasembada serta pengawasan agar beras khusus tidak masuk ke pasar umum. Namun pemerintah menegaskan kebijakan pangan tetap berfokus pada penguatan produksi dalam negeri.
Berita Rekomendasi: Rudal Iran Hantam USS Abraham Lincoln, Ketegangan
Dengan surplus yang tercatat dan proyeksi peningkatan hasil panen, pemerintah memastikan tidak ada rencana impor beras maupun ayam dari Amerika Serikat dalam waktu dekat. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memberi ruang bagi potensi ekspor.
0 Komentar