Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, melakukan inspeksi mendadak ke kantor operasional Meta Platforms di Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas rendahnya penanganan konten bermasalah di platform milik perusahaan tersebut, termasuk judi online serta konten disinformasi, fitnah, dan kebencian.

Dalam sidak tersebut, Menkomdigi didampingi sejumlah pejabat dari berbagai lembaga negara yang terlibat dalam pengawasan ruang digital dan keamanan siber. Pemerintah menilai pengelolaan konten pada platform media sosial milik Meta belum memenuhi standar kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

Kehadiran langsung pemerintah ke kantor perusahaan teknologi tersebut menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap keamanan ruang digital yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia setiap hari.

Baca Juga: Pemerintah Desak Meta Buka Algoritma dan Perketat Moderasi

Tingkat Kepatuhan Meta Dinilai Rendah

Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, tingkat kepatuhan Meta Platforms dalam menindaklanjuti temuan konten judi online dan konten disinformasi, fitnah, serta kebencian tercatat hanya sekitar 28,47 persen. Angka tersebut menjadi salah satu yang terendah dibandingkan platform media sosial lain yang beroperasi di Indonesia.

Data ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah, mengingat jumlah pengguna layanan Meta di Indonesia sangat besar. Platform seperti Facebook dan WhatsApp tercatat memiliki sekitar 112 juta pengguna di dalam negeri.

Besarnya basis pengguna tersebut membuat dampak penyebaran konten negatif berpotensi meluas jika tidak segera ditangani secara efektif. Pemerintah menilai kondisi ini dapat memicu berbagai masalah sosial di ruang digital, terutama jika konten berbahaya dibiarkan beredar tanpa pengawasan yang memadai.

Dalam kegiatan sidak itu, Menkomdigi juga menyoroti perlunya peningkatan sistem moderasi konten oleh perusahaan teknologi global yang beroperasi di Indonesia.

Pemerintah Ingatkan Risiko bagi Masyarakat

Meutya Hafid menyampaikan bahwa kelambanan dalam memoderasi konten berbahaya dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Ia menilai konten yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian tidak hanya merusak kualitas informasi di ruang digital, tetapi juga dapat mengancam keselamatan warga.

Menurutnya, keberadaan konten semacam itu dapat memicu konflik sosial hingga menyebarkan informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, platform digital diharapkan mampu merespons laporan atau temuan konten bermasalah secara lebih cepat dan konsisten.

Sidak tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dari lembaga terkait, termasuk perwakilan dari Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, TNI, serta kepolisian. Kehadiran lintas lembaga ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap keamanan ruang digital melibatkan koordinasi berbagai institusi pemerintah.

Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi regulasi nasional dan berperan aktif menjaga ekosistem digital yang aman.

Baca Juga: Idul Fitri 2026 Jatuh Tanggal Berapa? Ini Prediksi Lebaran 1447 H

Upaya Pengawasan Ruang Digital Terus Ditingkatkan

Langkah inspeksi mendadak ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap platform digital yang memiliki pengaruh besar terhadap arus informasi di masyarakat.

Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di media sosial, pemerintah menilai tanggung jawab platform digital dalam memoderasi konten semakin penting. Pengelolaan yang tidak optimal dinilai dapat memperbesar risiko penyebaran konten berbahaya.

Melalui sidak tersebut, pemerintah berharap perusahaan teknologi global dapat meningkatkan komitmen terhadap kepatuhan regulasi serta memperkuat sistem pengawasan konten di platform mereka.

Berita Rekomendasi: Iran Tanggapi Rencana AS Kawal Kapal di Selat

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan mengurangi penyebaran konten yang merugikan masyarakat.